Kawasan konservasi di perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan PERMEN KP No. 18 Tahun 2022 yang diperuntukkan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peta potensi penangkapan ikan berdasarakan faktor oseanografi; (2) menganalisis kesesuaian daerah yang dijadikan lokasi penangkapan ikan berdasarkan zonasi yang telah di tetapkan di kawasan TWP; (3) analisis persepsi nelayan terhadap alat tangkap ramah lingkungan menurut CCRF; dan (4) Menganalisis kepatuhan nelayan terhadap aturan yang berlaku di kawasan TWP di Timur Pulau Bintan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret s.d Mei 2024 berlokasi di Area II TWP di Timur Pulau Bintan. Data dikumpulkan menggunakan metode FGD, survei serta menggunakan kuisioner CCRF. Data dianalisis menggunakan faktor oseanografi untuk menentukan peta potensi penangkapan ikan, data sebaran alat tangkap untuk menentukan kesesuaian zonasi, persepsi nelayan dianalisis menggunakan pembobotan nilai kuisioner dan kepatuhan nelayan dianalisis dengan membandingkan aturan pemerintah, data dari instansi terkait dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) peta potensi penangkapan ikan demersal berada disekitar pulau Malang Pandan dan dipesisir perairan Kelurahan Kawai, perairan sekitar Pulau Nikoi, Pulau Beralas Pasir, Pulau Beralas Bakau dan Pulau Penyusuk, prioritas ke tiga berada di perairan pesisir Desa Teluk Bakau. Untuk lokasi penangkapan ikan pelagis lokasi potensial adalah perairan yang berada di antara Pulau Malang Pandan dan Mangkil sedangkan prioritas kedua yaitu perairan diantara Pulau Nikoi dan Pulau Penyusuk, sedangkan prioritas tiga berlokasi di perairan yang berada diatas Pulau Nikoi; (2) Daerah yang dijadikan lokasi penangkapan telah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan; (3) alat penangkapan ikan yang digunakan di Area II TWP di Timur Pulau Bintan temasuk alat tangkap dengan katagori ramah lingkungan; dan (4) tingakt kepatuhan nelayan terhadap peraturan yang berlaku sangat tinggi.