Kinerja pelayanan publik BK.D Tolikara diatur berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, kinerja yang tinggi dari BK.D Tolikara akan berdampak pada kepuasan masyarakat Tolikara. Kinerja BK.D Tolikara yang rendah pada tahun 2023, dimana tidak dikeluarkannya SK Pemberhentian sementara sebagai PNS yang menjadi anggota KPU dan Bawaslu Tolikara. Akibatnya, keempat pegawai tersebut masih menerima gaji selama mengikuti kegiatan politik. Selain itu, saat ini Tolikara hanya memiliki 12 dokter sehingga sebanyak 30 distrik di Tolikara terpaksa tidak menjalankan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya yang kemudian kinerja rendah ini berdampak pada IKM BKD Tolikara masuk dalam kriteria "Kurang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kinerja dan sistem serta efektivitas kinerja pegawai pada BKD Tolikara. Penelitian ini menggnakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara di BKD Tolikara. Narasumber yang dipilih sebanyak 22orang dengan metode purposive sampling. Data wawancara dianalisis dengan menggunakan teori system Gibson. Hasilnya, Pegawai BKD belum memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sehingga tidak memiliki keterlibatan kerja dan kolaborasi kerja yang baik di BKD hal ini kemudian berdampak pada kuantitas dan kualitas kerja yang tidak maksimal atau menurunya kinerja. System dan efektivitas kinerja pegawai BKD Tolikara dengan indicator antara lain ; 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai menggunakan sistem SKP, system ini efektif dalam pengukuran kinerja karena spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu.2) kejelasan strategi pencapaian tujuan ;system analisis SWOT, system ini tidak efektif karena perumusan hanya fokus menangkap peluang eksternal organisasi seperti merekurt dokter dari luar daerah. 3) proses analisis dan perumusan kebijaksanaan menggunakan system model rasional, system ini tidak efektif karena aktor perwakilan pihak dokter eksternal dri luar daerah tidak dilibatkan dalam perumusan. 4) perencanaan yang matang, system yang digunakan model rasional komprehensif, system ini tidak efektif karena keputusan dari alternative pilihan akhir yang buruk seperti memilih dokter dari luar daerah bukan putra-putri daerah. 5) Pengawasan dan pengendalian menggunakan sistem SOP dan pengawasan pemimpin, system ini tidak efektif karena pegawai yang tidak patuh dalam melaksanakan SOP dan pemimpin lemah dalam pengawasan. Penelitian ini bermanfaat untuk pemimpin BKD Tolikara agar menyiapkan kompetensi internal seperti tenaga dokter dari putra dan putri daerah Tolikara sendiri dan melibatkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan serta menindak dengan tegas pelanggar SOP di lingkungan BKD agar efektivitas kinerja dapat tercapai