Polres Jayawijaya dituntut untuk memastikan penegakan hukum terlaksana secara kondusif seperti menindaklanjuti laporan tindak pidana masyarakat untuk memberikan rasa nyaman secara psikologis dan melayani kebutuhan masyarakat secara inklusif tanpa memandang suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika profesionalisme dalam penanganan laporan dan penyelenggaraan layanan SIM serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan Polres Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara di Polres Jayawijaya. Sebanyak 13 narasumber dipilih sebagai key informan. Data dianalisis dengan menggunakan teori birokrasi Weber, indikator yang dianalisis terdiri dari etika kepribadian, sosial, kelembagaan, dan bemegara. Data dianalisis dengan proses reduksi data, penyajian dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1 ). proses penanganan pengaduan atas laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Jayawijaya terdiri dari dua antara lain secara hukum nasional dan secara adat. 2) proses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui tahapan fotokopi KTP, membuat surat kesehatan, membe.li permohonan pembuatan SIM, membayar asuransi dan mengisi Formulir, mengikuti ujian jika lulus, dilanjutkan dengan ujian praktik. Ketika ditetapkan dua kali tidak lulus maka tidak dibolehkan memperoleh SIM. Lalu dilanjutkan dengan ujian praktik jika tidak lulus maka tidak dapat diberikan SIM. 3) etika profesionalitas dalam penanganan laporan pengaduan menurut hukum nasional maupun secara adat, kesemua jenis etika yang terdiri dari etika kenegaraan, etika sosial, etika kepribadian clan etika kelembagaan berhasil dijalankan Polres Jayawijaya. 4) etika profesionalitas dalam penyelenggaraan layanan SIM hanya dua jenis etika yang ditemukan antara lain etika kenegaraan dan etika sosial. 5) upaya untuk meningkatkan pe.layanan publik selama ini yang dilakukan dengan pengaturan organisasi dan system digitalisasi dalam, namun upaya dalam pelayanan SIM secara digitalisasi belum mengakomodasi meningkatnya pe.layanan publik karena masih ada tindakan Pungli yang dilakukan oknum Polres Jayawijaya. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi untuk mencegah pungli dalam pelayanan SIM di wilayah hukum Jayawijaya.