Penelitian ini bennaksud untuk menganalisis Public Trust pengawasan kepabeanan di perbatasan Indonesia - Timor Leste pada daerah pengawasan KPPBC TMP B Atambua. Peningkatan pengawasan kepabeanan sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dengan meniogkatkan pendapatan nasional melalui berbagai program di mana salah satunya yakni peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dan memajukan kegiatan ekspor terhadap barang-barang dari produk lokal. Majunya ekspor dan berkurangnya impor menjadikan tolak ukur keberhasilan suatu negara. Permasalahannya adalah lambatnya laju pertumbuhan PDRB dimana pada 5 (lima) tahuo terakhir Kabupaten Belu (Atambua) yang menjadi peringkat nomor 8 (delapan) di provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana merupakan tempat berpotensi peningkatan kemajuan ekonomi di daerah perbatasan antara negara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, masih banyaknya pelanggaran kepabeanan di daerah perbatasan Indonesia - Timor Leste yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan kepabeanan pada KPPBC TMP B Atarnbua. Landasan teori utama yang dipakai yakni teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam proses pengumpulan data diperoleh dari data antara lain: Laporan Akuntabilitas Kine1ja Instansi Pemerintah (LAKIN), Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ), se1ta dokumen lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, sinergitas dan kolaborasi, motivasi, konsistensi, sosialisasi peraturan, dan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat (Public Trust) dalam instansi atau birokrasi pemerintah, khususnya K.PPBC TMP B Atambua.