High Net Worth Individual (HNWI) didefinisikan sebagai individu yang memiliki kekayaan atau penghasilan dalam skala tertinggi. Beberapa penelitian menunjukan bahwa peranan HNWI dalam ekonomi suatu negara sangatlah signifikan. Namun kontribusi penerimaan pajak bahkan dari seluruh individu di Indonesia baru mencapai 0,68% dari total penerimaan pajak neto nasional meskipun Oirektorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan kebijakan berbasis risiko sejak 2019 dalam administrasi perpajakannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja kebijakan pengelolaan pajak HNWJ berbasis risiko di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, internet, dokumen publik dan peraturan terkait, yang kemudian ditrianggulasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja kebijakan pengelolaan pajak HNWI berbasis risiko di Indonesia belum optimal terutama dalam menyikapi Aggressive Tax Planning (ATP) yang menyamarkan kepemilikan aset maupun penghasilan dengan memanfaatkan nama orang lain. Sehingga penelitian ini menyarankan suatu kebaruan kebijakan untuk memberikan fokus yang lebih besar pada Income Stream dalam apa yang pada penelitian ini disebut sebagai Taksonomi Kesatuan Ekonomi (TKE), yang terdiri dari 8 (delapan) nodes yaitu Ultimate Beneficial Owner (UBO), Pasangan (Spouse), Keturunan (Descendant), Nominee (Fronting), Special Purposes Vehicle (seperti Trust), Entitas yang dipercaya (yang oleh peneliti disebut Credi/is), Direct Investee, dan Controlled Entity. Penelitian ini juga mengusulkan risk treatment berupa penerapan Cooperative Compliance Model (CCM) dengan pendekatan dialogis namun tidak menutup kemungkinan dilakukannya penegakan hukum yang dilakukan oleh dedicated team di Kantor Pusat DJP.