Perluasan lahan perkotaan menimbulkan dampak yang siginifikan pada lingkungan hidup akibat dari aktifitas manusia. Aktifitas manusia tersebut perlu dikendalikan melalui kebijakan Penataan ruang. Peraturan dan kebijakan yang berlaku mengharuskan Pemerintah Daerah untuk berinovasi dalam memfasilitasi partisipasi publik pada proses kebijakan penataan ruang. Partisipasi berperan untuk menelaah kebutuhan dan permasalahan serta menjadi pertimbangan dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Salah substansi yang diatur dalam kebijakan penataan ruang adalah perencanaan dan pengendalian ruang untuk sumber daya air (SDA). Integrasi substansi ini sangat penting mengingat peran air dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, perencanaan ruang, pengelolaan SDA, dan partisipasi publik memiliki keterkaitan yang siginifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi publik dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pengelolaan SDA, serta dampak partisipasi publik dalam perumusan kebijakan tata ruang terhadap pengelolaan SDA. Penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan lapangan dengan metode studi desktriptif kualitatif Data diperoleh dari informan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok melalui wawancara. lnforman ditentukan dengan teknik Nonprobability Sampling melalui dua cara, yakni putposive sampling, dan snowball sampling. Data lainnya juga diambil dengan cara observasi dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa untuk mengetahui tingkat partisipasi publik yang diukur menggunakan tipologi delapan anak tangga partisipasi Arnstein. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan tata ruang Kota Tanjungpinang telah melibatkan masyarakat. Jenis partisipasi publik umumnya berupa sumbangan masukan, saran, atau informasi/data. Tingkat partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan penataan ruang berada pada level konsultasi, yang merupakan tahap keempat dan termasuk dalam kategori tokenism atau penghargaan. Partisipasi publik dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat kemitraan. Kemitraan adalah tingkat kelima dan mencerminkan kategori degree of citizen power, yaitu publik berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan secara langsung. Namun, peran pemerintah masih dominan, sementara kontribusi sektor swasta dan masyarakat belum maksimal. Ketidakoptimalan partisipasi dalam penyusunan kebijakan tata ruang berdampak pada pengelolaan SDA. Penelitian menyimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tata ruang dianggap sebagai kewajiban pemerintah. Desentralisasi yang mendukung pelaksanaan prinsip Good Governance mengharuskan pemerintah membagi peran bersama publik. Kondisi yang ada tujuan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan tata ruang dan pengelolaan SDA belum sepenuhnya tercapai. Untuk mewujudkannya pada semua tahap proses kebijakan dengan cara: penerapan prinsip advokasi dan transparansi yang mudah dipahami, informasi berbagai media, cukupnya waktu pelaksanaan, pembinaan dan sosialisasi di lapisan publik, serta melakukan evaluasi dan pembenahan sesuai dengan standar normatif yang ideal.