Permasalahan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Indonesia belum terselesaikan secara efektif, terutama dalam ha! kegiatan IUUF oleh nelayan Indonesia di Papua Nugini. Sebagai bagian dari program untuk memerangi IUUF di perairan nasional, pemerintah Indonesia telah menerapkan Vessel Monitoring System (VMS) untuk memantau aktivitas maritim. Penelitian ini menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam implementasi kebijakan VMS untuk mengurangi dan mengatasi IUUF. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang secara spesifik mengamati dan menilai situasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di Papua Nugini. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan kasus IUU Fishing dan analisis data pendukung yang ada. Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor penting yang mempengaruhi efektifitas implementasi VMS sebagai strategi untuk memerangi IUUF. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan antara lain adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku sektor industri perikanan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kemampuan, batasan kebijakan, masalah teknis di lapangan, hingga modus praktik penangkapan ikan ilegal. Pelaksana kebijakan menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemantauan aktivitas perikanan untuk melawan IUUF, seperti keterbatasan jumlah armada, anggaran, lambatnya adopsi teknologi baru, hingga kapabilitas operasional yang tidak dapat mencakup wilayah geografis yang luas.Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pihak ketiga, terutama organisasi non­pemerintab, memainkan peran penting sebagai agen penghubung antara pemerintah dan objek kebijakan, seperti pemilik perusahaan perikanan, nelayan skala kecil, dan komunitas pesisir.