T APM 1ru berjudul Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi(Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Jayawijaya). Fungsi utama DPRD sebagai badan legislasi adalah merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah proses perumusan kebijakan daerah. Kebijakan daerah tersebut dituangkan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD Kabupaten Jayawijaya dirasakan belum maksimal, hal ini terlihat dari hanya 4 (empat) Peraturan Daerah inisiatifDPRD selama Masa Bhakti 2014-2019.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja DPRD Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2014-2019 dalam pelaksanaan fungsi legislasi/Pembentukan Peraturan Daerah. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Jayawijaya. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam penelitian ini menggunakan teori Lenvine (1990), teori ini untuk rnengukur kinerja organisasi dengan tiga indikator yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasi dari indikator Responsivitas sudah terlaksana optimal. Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Jayawijaya telah ditindak lanjuti DPRD dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Dimensi Responsibilitas DPRD Kabupaten Jayawijaya kurang optimal. Kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lernbaga DPRD Kabupaten Jayawijaya belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kabupaten Jayawijaya belurn sejalan dengan tugas, wewenang dan progrmnya DPRD.
Akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belurn berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pemah menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat rnasih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pemah disampaikan kepada konstituennya.