Implementasi kebijakan kota layak anak memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak di lingkungan perkotaan. Artikel ini mengeksplorasi keterlibatan sektor bisnis yang signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Depok. Keterlibatan sektor bisnis, yang difasilitasi oleh Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), bersama dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), membentuk kemitraan yang penting dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Hubungan pemerintah dan swasta dalam public-private partnership dilandasi oleh Teori Reinventing Government dan Collaborative Governance. Artikel ini membahas berbagai kontribusi sektor bisnis, dengan fokus pada investasi keuangan, pembangunan infrastruktur, inisiatif pendidikan, dan upaya kolaboratif yang bertujuan untuk memperkaya kehidupan anak-anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Home (1975) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ramah anak dan menguraikan peran APSAI dan CSR dalam mendukung upaya ini. Dengan mengkaji peran-peran tersebut secara komprehensif, artikel ini menggarisbawahi bagaimana upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis dapat secara holistik menumbuhkan kota yang memprioritaskan hak-hak dan kesejahteraan penduduk termuda. Pada akhirnya, artikel ini menyoroti pentingnya memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang ramah anak. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya membina kemitraan, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang berkesinambungan antara para pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan kebijakan kota layak anak di Kota Depok.