Tingginya jumlah anak yang tidak mencatatkan kelahirannya tepat waktu, menjadi penyumbang terbesar rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tuntutan persyaratan berupa surat keterangan lahir dan buku nikah atau akta nikah orangtua sulit dipenuhi karena berbagai alasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan akta kelahiran menjadi sebuah bentuk terobosan penyederhanaan persyaratan yang akan memudahkan masyarakat yang tidak mampu menunjukkan surat keterangan lahir dan akta nikah atau buku nikah orangtua. Namun, dukungan pemerintah melalui Permendagri terse but belum sepenuhnya diimplementasikan dengan efektif karena berbagai kondisi yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kondisi geografis Sumba Barat Daya dengan wilayah pelayanan yang luas tetapi tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai,jarak pemukiman penduduk yang jauh dari lokasi pusat pelayanan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak mendukung menjadi beberapa faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak, faktor - faktor penghambat irnplementasi kebijakan serta upaya untuk meningkatkan irnplementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskrisptif kualitatif clan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa sumber daya, hubungan antar organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang menghambat keefektifan implementasi kebijakan tentang percepatan akta kelahiran anak. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip ii Kabupaten Sumba Barat Daya adalah peningkatan kolaborasi dengan mitra kerja terkait melalui kerjasama dan koordinasi dengan cara sosialisasi dan penjangkauan, penyebaran brosur, rapat koordinasi, pemanfaatan teknologi android melalui pelayanan akta kelahiran berbasis whatsapp, pelayanan multi dokumen serta pengadaan loket pelayanan yang lebih representatif.