Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan Kawasan Berikat Mandiri di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tegal serta dampaknya terhadap efektivitas penugasan pegawai dan efisiensi anggaran detasering. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa lonjakan jumlah perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat menuntut peningkatan kapasitas pelayanan dan pengawasan. Penetapan status mandiri pada perusahaan terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik petugas, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis menggunakan pendekatan teori New Public Management (NPM) menunjukkan keberhasilan automasi proses, penilaian kinerja berbasis hasil, dan efisiensi biaya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Kawasan Berikat Mandiri merupakan bentuk adaptasi strategis dalam pelayanan publik kepabeanan yang berbasis digital dan kolaboratif.