Permasalahan utama yang dikaji melalui penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat implementasi, meliputi ukuran tujuan dan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi agen pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Perda tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi wisata selancar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam terkait pelaksanaan kebijakan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, khususnya di daerah dengan potensi wisata selancar tinggi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Faktor­faktor tersebut menghambat optimalisasi pemungutan retribusi wisata selancar sebagai sumber PAD. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan infrastruktur, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penegakan hukum yang tegas untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan.