Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menuntut penyelenggaraan secara langsung, bebas, jujur, dan adil serta demokratis. Oleh karena itu, untuk menjamin integritas proses tersebut, sangat diperlukan fungsi pengawasan yang efektif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Malinau. Informan penelitian ini terdiri dari jajaran Bawaslu Kabupaten Malinau, pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, clan penarikan kesi.mpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten MaJinau dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 telah berjalan cukup efektif, ditunjukkan dengan terlaksananya pengawasan pada seluruh tahapan Pilkada, adanya upaya pencegahan pelanggaran, serta penanganan pelanggaran administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingginya tingkat partisipasi pemilih dan relatif kondusifnya pelaksanaan Pilkada juga menjadi indikator keberhasilan pengawasan. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah perbatasan yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran tertentu. Faktor pendukung pengawasan meliputi koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan pemangku kepentingan terkait, peran aktif pengawas di tingkat bawah, serta dukungan regulasi yang memadai. Sementara itu, faktor penghambat utama berasal dari aspek teknis, geografis, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya pengawas, penguatan pengawasan partisipatif masyarakat, serta optimalisasi strategi pengawasan berbasis kondisi lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.