Implementasi kebijakan dalam sistem Kesehatan rujukan merupakan salah satu komponen kunci dalarn upaya mewujudkan layanan Kesehatan berjenjang dan terintegrasi. Kebijakan layanan rujukan pada kabupaten Belitung sudah mulai diterapkan pada tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung dengan fokus memberikan jaminan Kesehatan kepada masyarakat Belitung baik yang belum maupun yang tidak termasuk dalam Jarninan Kesehatan yang ditangung oleh pemerintah dan swasta. Kebijakan ini kemudian diperbaharui beberapa kali perubahan terakhir dengan menerbitkan Peraturan Bupati nomor 98 Tahun 2022 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung dengan menanggung seluruh masyarakat Belitung yang belum mendapatkat jaminan Kesehatan melalui program JKN dalam bentuk iuran yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kepada BPJS Kesehatan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Penilitian ini memiliki rumusan masalah (1) bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi layanan Kesehatan khusunya rujukan luar daerah (2) upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan sistem layanan rujukan terintegrasi (3) cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani kendala yang timbul dari proses rujukan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif dengan analisa akar masalah (root cause analisi) melalui wawancara mendalam. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan fokus penelitian berisi pemyataan tentang indikator dan faktor yang akan diteliti secara detail. Hasil penelitian berupa ( 1) bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi dan melayani pasien rujukan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 98 Tahun 2022 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung yang merupakan implementasi kebijakan dari unsur kepastian dalam teori Impelementasi George C. Edwards yang sangat ditentukan oleh empat variabel utama yang saling berinteraksi yaitu Comunication (komunukasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (disposisi/sikap) dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).