Salah satu upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui 3 tahap penyederhanaan birokrasi yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Sayangnya, reformasi masih belum memperoleh hasil yang optimal. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem kerja yang merupakan tahapan akhir dalam penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaahan dokumen dan observasi di lapangan. Hasil penelitian penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem kerja masih berada pada tahap awal (early implementation stage) yang bersifat administratif-formalistik belum menyentuh aspek substantif-tranformasional yang menjadi tujuan kebijakan sistem kerja. Dengan dikeluarkannya Pergub Kaltim Nomor 50 tahun 2023 dan diturunkan ke dalam Perbup Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Paser nomor 9 tahun 2024 namun hingga sampai saat ini, kebijakan ini belum disosialisasikan, ditambah dengan terbatasnya sumber daya pendukung, lemahnya komunikasi, belum adanya instrument operasional serta disposisi pelaksana yang masih rendah membuat kebijakan belum berdampak significant terhadap perubahan sistem kerja ASN. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan sistem kerja ini diperlukan pendekatan sistemik yang menyasar pada aspek struktural dan kultural agar transformasi sistem kerja dapat menjadi nyata dan merata, mulai dari penguatan kapasitas lembaga, komitmen pemangku kepentingan melalui koordinasi yang terstruktur dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang diperlukan (sumber daya manusia, teknologi dan informasi serta anggaran) untuk membantu kebutuhan implementasi kebijakan sistem kerja.