Artikel ini menganalisis implementasi Kebijakan lnovasi Pojok Toboali (SIPOLI) dari perspektif hukum administrasi daerah dan implikasinya terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 188.45/29. CIDKUKMINDA G/2023 mengenai pendirian pusat industri pengolahan makanan laut berbasis Satu Desa Satu Produk (OVOP) dengan data lapangan yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan 12 pelaku UKM, observasi langsung, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa SIPOLI merupakan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka autas daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Secara substantif, SIPOLI memenuhi unsur kebijakan distributf dan .fasilitatif yang bertujuan
memberdayakan UKM melalui perluasan akses pasar, promosi, dan pengelompokan produk dengan menempatkan produk lokal di gerai suvenir terkemuka di Kata Pangkal Pinang. Secara empiris, sebagian besar peserta IKM mengalami peningkatan penjualan sekitar 15-25% dalam tiga bulan pertama setelah bergabung dengan SIPOLI, bersamaan dengan peningkatan Jangkauan pasar di luar wilayah lokal. Namun, dart perspektif hukum administrasi daerah, implemenlasi SIPOLI masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kapasitas produksi yang terbatas, pemenuhan legalitasproduk yang tidak lengkap (izin usaha rumahan, sertifikasi halal, capa BPOM), kemampuan pemasaran digital yang tidak merata, dan kurangnya saluran promosi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa dukungan hukum dan kelembagaan terhadap pemberdayaan IKM perlu diperkuat, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.