Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dalam menyusun struktur organisasi pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah melaksanakan penataan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Bagian Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut memunculkan sejumlah kendala, antara lain membesarnya struktur organisasi, ketidakseimbangan distribusi sumber daya manusia, serta adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi. Kajian ini difokuskan pada
analisis SOTK Bagian Infrastruktur dan Pengadaan Barang/
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Timar Tengah Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat
efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Bagian Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Timar Tengah Selatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan model struktur organisasi Henry Mintzberg yang mencakup lima unsur utama, yaitu manajemen puncak:, manajemen menengah, dukungan teknis, dukungan administratif, dan inti operasional. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan
keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang ada belum berfungsi secara optimal, yang
berdampak pada ketidakjelasan pembagian tugas dan ketidakseimbangan beban kerja. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas operasional dan men:urunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hierarki organisasi cukup jelas, namun implementasi jabatan fungsional belum
berjalan efektif. Koordinasi antar unit masih perlu diperbaiki agar efisiensi dan efektivitas kerja dapat meningkat. Penggunaan teknologi informasi telah membantu transparansi dalam pengelolaan proyek dan pengadaan barang/jasa, namun, masih terdapat kendala berupa
minimnya tenaga fungsional serta pembagian beban kerja yang belum proporsional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas SOTK, disarankan untuk menyesuaikan kembali struktur organisasi agar lebih efisien, meningkatkan koordinasi lintas unit, serta mengopti.rnalkan peran staf dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, dibutuhkan penambahan tenaga fungsional yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta perencanaan program pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi aparatur. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong Bagian yang menangani urusan infrastruktur dan pengadaan
barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timar Tengah Selatan agar memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pembangunan daerah serta peningkatan mutu pelayanan publik.