Maraknya pelanggaran atas kebijakan penyaluran obat keras kepada masyarakat di apotek menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses
implementasi kebijakan penyaluran obat keras di apotek di wilayah kabupaten Sanggau dengan menggunakan teori kebijakan publik dari Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari 6 aspek yaitu stanclar clan tujuan kebijakan; surmber daya kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan; karakteristik lembaga pelaksana; sikap pelaksana; clan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pemilihan sumber informasi dilakukan secara purposive sampling dan incidental sampling dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara menclalam dan dokumentasi terhadap sumber data sebanyak 9 orang. Melalui basil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penyaluran obat keras di apotek wilayah Kabupaten Sanggau belum berjalan dengan baik. Ukuran dan standar penyerahan obat keras di apotek belum ditetapkan seluruhnya dengan tegas, sumber daya
manusia serta swnberdaya anggaran yang dirniliki oleb BPOM di Sanggau yang terbatas tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa dan
luas wilayah kerja yang rnenjadi tanggungjawabnya, bertambahnya beban kerja petugas selain dari tugas utamanya, aspek komunikasi antar organisasi tidak
berjalan dengan konsisten dan jelas, pemahaman tiap stakeholder yang berbedabeda, konsistensi implementasi kebijakan tidak berjalan efektif, tingkat pengetahuan dan pemahaman rnasyarakat terkait obat keras beserta ketentuannya masih rendah, sosialisasi yang rnasih terbatas kepada masyarakat dan sarana apotek, serta dari segi politik belurn ada penetapan kebijakan baru diluar dari ketentuan yang sudah ada, sedangkan peraturan yang lama tetap menjadi acuan hukum walaupun sudah kurang sesuai dengan situasi terkini.