Laut mernpakan jalur vital bagi perekonomian nasional Indonesia, namun tingginya aktivitas pelayaran di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok Jakarta menjadikan kawasan tersebut rawan terhadap tindak pencurian di atas kapal. Data menunjukkan bahwa tindak pencurian di atas kapal di area labuh jangkar masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2024) dan Direktorat Kepolisian Perairan Korpolairnd Baharkam Polri (2024 ), terdapat kecenderungan peningkatan fluktuatif kasus pencurian di perairan Indonesia, khususnya di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), dan Belawan (Medan). Sebagai upaya preventif, Direktorat Kepolisian Perairan Korpolairud Baharkam Polri meluncurkan Program Respon Cepat Pencegahan Pencurian di Atas Kapa! untuk meningkatkan keamanan maritim di area labuh jangkar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program dengan menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi
dokumentasi terhadap personel Polairud, otoritas pelabuhan, operator kapal, serta masyarakat pengguna jasa maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
kontekstual, program ini memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan keamanan maritim nasional, namun perencanaannya masih bersifat nonnatif dan belum berbasis analisis situasional yang komprehensif. Pada dimensi input, keterbatasan sumber daya manusia, annada patroli, serta minimnya pelatihan teknis terhadap 40% personel menjadi faktor penghambat utama. Dimensi proses memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas instansi akibat belum adanya SOP terpadu, yang menyebabkan keterlambatan waktu tanggap dari ideal 5- 10 menit menjadi 20-30 menit. Sementara itu, pada dimensi produk, meskipun jumlah kasus pencurian menurun dari 97 kasus pada tahun 2022 menjadi 76 kasus pada 2023, efektivitas jangka panjangnya masih terbatas karena belum terbentuk sistem evaluasi
dan feedback berkelanjutan. Novelty penelitian terletak pada penguatan model evaluasi kebijakan publik berbasis teknologi digital, yang menempatkan sistem infom1asi dan
komunikasi sebagai variabel strategis dalam peningkatan akuntabilitas dan efektivitas keamanan maritim di Indonesia, serta menawarkan kerangka evaluatifberbasis technologydriven evaluation yang relevan dengan era digitalisasi kebijakan publik. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memperluas kajian di pelabuhan pelabuhan besar lainnya seperti Tanjung Perak, Belawan, dan Bitung guna memperoleh perbandingan efektivitas
pelaksanaan Program Respon Cepat di berbagai konteks wilayah.