Transfonnasi digital peme1intahan meuuntut tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola data pemerintah daerah, tennasuk di Kabupaten Lombok Timur. Namun, dalam implementasinya masib ditemui berbagai pennasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerab (OPD), keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum
terintegrasinya aplikasi pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu
Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merwnuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif desk.riptif dengan teknik pengurnpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, clan studi dokmnentasi. lnfonnan penelitiau meliputi Sekretariat Satu
Data, Walidata, Pembina Data, produsen data pada OPD, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat pengguna data. Hasil penelitian menunjukkan hahwa implementasi Kehijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur telal1 berjalan namun belurn optimal. Pada dimensi komunikasi, masih ditemukan kendala dalam transmisi dan konsistensi infonnasi antar OPD. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kompetensi ASN di bidang statistik dan pengelolaan data serta keterbatasan fasilitas teknologi menjadi hambatan utama. Pada dimensi disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki komitmen yang baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemabaman tekrus yang memadai. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan fragmentasi kelembagaan menyebabkan koordinasi dan integrasi data belum berjaJan efektif. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan kelembagaan dari walidata dan pembina data Kesimpulan penelitiau menegaskan bal1wa keberhasilan implementasi
Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyusunan SOP yang teri:ntegrasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola data daerab sebagai fondasi dalam mendukung perencanaan
pembangunan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.