Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
Kebijakan Whistleblowing System (WBS) di Daerah Otonomi Baru dengan studi kasus pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa WBS belum berfungsi optimal sebagai instrumen pencegahan dan penindakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga efektivitasnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan bersih
masih dipertanyakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi Iapangan, dan penelusuran dokumen resmi. Teknik analisis meliputi
proses koding, reduksi data, triangulasi sumber, serta interpretasi dengan kerangka teori implementasi Edwards yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta evaluasi kebijakan Dunn yang menyoroti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WBS masih menghadapi kendala serius. Sosialisasi program kepada pegawai maupun masyarakat belum memadai, sehingga mengurangi
partisipasi pelaporan. Belum adanya mekanisme insentif atau penghargaan non-moneter bagi whistleblower juga menurunkan motivasi pelapor. Di sisi lain, pemahaman teknis Inspektorat mengenai aplikasi WBS tergolong baik, tetapi efisiensi penggunaannya belum maksimal, terutama terkait penyederhanaan prosedur tindak lanjut dan pemeliharaan audit trail. Temuan ini menegaskan bahwa faktor komunikasi dan disposisi aparatur merupakan titik lemah implementasi, sementara pemanfaatan teknologi dan sumber daya menjadi kekuatan awal yang dapat
dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penguatan WBS di Papua Selatan bergantung pada peningkatan sosialisasi tatap muka, penguatan kapasitas teknis lnspektorat, serta perumusan SOP yang melindungi whistleblower. Dengan langkah tersebut, WBS dapat berfungsi sebagai inst:rumen pengawasan yang efektif dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel di Daerah Otonomi Baru.