Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis kinerja Satuan Palisi Pamang Praja dalam meningkatkan pelayanan publik, serta kendala dalam pelaksanaan kinerja di Kabupaten Tana Tidung. Metade penelitian yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif dengan infarman penelitian, yaitu Kepala Satuan Palisi Pamang Praja Kabupaten Tana Tidung, Sub Bagian Umum dan Kepegawaia, Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Komandan Pleton Polisi Pamang Praja, Sekretaris BKPSDM Kah.Tana Tidung, Takah Masyarakat Kabupaten Tana Tidung, dan Pedagang Kaki Lima. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah abservasi, wawancara dan dakumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan
adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamang Praja (Satpol PP) Kabupaten Tana Tidung dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan tiga indikatar utama, yaitu kemampuan, mativasi, dan hambatan. Dari aspek kemampuan, ditemukan bahwa kampetensi aparatur Satpol PP masih belum merata, yang disebabkan aleh ketimpangan dalam latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat pelatihan yang diterima. Hal ini berdampak pada ketidakseragaman pemahaman tugas serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Sementara itu, dari segi mativasi, anggata Satpal PP
menunjukkan tingkat mativasi kerja yang rendah. Hal ini dipengaruhi aleh ketidakseimbangan antara insentif yang diterima dengan risika kerja, keterbatasan tunjangan jabatan, serta belum diterapkannya sistem penghargaan yang adil dan transparan. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi lemahnya kaardinasi lintas instansi, minimnya pelibatan Satpol PP dalam proses perencanaan kebijakan, dan rendahnya perhatian pirnpinan daerah terhadap penguatan institusi. Hambatan - hambatan ini mencerminkan lemahnya pasisi kelembagaan Satpol PP dalam struktur pemerintahan daerah.