Penelitian ini membahas implementasi kebijakan retribusi jasa pelayanan kepelabuhanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan yang diatur Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi berdasarkan regulasi tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri atas pejabat OPD teknis, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPTD, staf lapangan, dan masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi
jasa pelayanan kepelabuhanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata belum berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini mencakup pada aspek komunikasi, regulasi retribusi telah tersampaikan dengan baik di tingkat internal organisasi, meskipun sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas. Pada aspek sumber daya, terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Pada aspek disposisi, kurangnya monitoring dari pimpinan meskipun pelaksana kebijakan menunjukkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan SOP yang belum maksimal. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan digitalisasi sistem pemungutan retribusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan teknis, serta optimalisasi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi dan efektivitas kebijakan. Dengan
langkah tersebut, implementasi kebijakan diharapkan semakin optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.