Berdasarkan ketentuan regulasi yang ada, kegiatan usaha penyerapan/ dan atau penyimpanan karbon (pemanfaatan karbon) adalah salah satu kegiatan pemanfaatan hutan yang dapat diterapkan dalam multiusaha kehutanan. Penerapanya selain mengacu kebijakan yang ada, juga harus memperhatikan karakteristik wilayah atas sumber daya hutan dan lingkungan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif substansi pengaturan kebijakan pemanfaatan karbon dalam multiusaha kehutanan berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan menentukan strategi prioritas penerapan kebijakan pemanfaatan karbon dalam hutan alam berdasarkan kriteria dan alternatif pemanfaatan hutan untuk pencapaian hasil yang optimal. Penelitian dilakukan melalui studi kasus PBPH PT Karya Wijaya Sukses di Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan metode penclitian campuran dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan pemanfaatan karbon secara substantif telah diatur dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 namun masih bersifat normatif atau umum dan belum terperinci secara teknis. Diperlukan aturan teknis, sinkronisasi kebijakan, dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar implementatif, terintegrasi, dan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penentuan strategi prioritas penerapan kebijakan pemanfaatan karbon dalam konsep multiusaha kehutanan harus memperhatikan karakteristik wilayah seperti potensi karbon, potensi kayu, aksesibilitas, dan topografi serta tidak membatasi dengan tetap mempertahankan jenis kegiatan pemanfaatan hutan sesuai perizinan awal yang dimiliki. Kegiatan pemanfaatan hutan yang prioritas dan optimal adalah kombinasi pemanfaatan kayu dan karbon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pemanfaatan karbon yang dianggap masih menjadi penghambat dalam implementasi dan mendorong dilakukan sinkronisasi kebijakan serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.