Pengelolaan sampah di Indonesia pada umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dengan pembiayaannya didukung melalui retribusi sebagai instrumen layanan publik. Retribusi bertujuan menjaga keberlanjutan pelayanan, meningkatkan kualitas, dan memperkuat tata kelola, bukan semata orientasi profit atau optimalisasi PAD. Namun, di Kota Tangerang Selatan masih terdapat kesenjangan antara rencana penerimaan dan kebutuhan pembiayaan layanan, schingga penyesuaian tarif perlu disusun secara adil dengan mempertimbangkan kemampuan serta kesediaan masyarakat membayar. Penelitian ini menggunakan desain survei kuantitatif dengan data primer kuesioner kepada warga Kota Tangerang Selatan. Sampel diambil secara purposive pada September— Desember 2022 dengan 185 responden. Analisis meliputi statistik deskriptif, Metode Penilaian Kontingensi untuk mengestimasi willingness to pay (WTP), serta regresi Ordinary TLeast Square untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi WTP. Rekomendasi tarif disusun melalui komparasi tarif eksisting dengan estimasi WTP dan prinsip polluter pays, serta dilakukan penyesuaian temporal nilai WTP agar relevan untuk periode kebijakan. Penyesuaian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu konversi berbasis Indeks Harga Konsumen (THK) untuk memperoleh nilai nominal ekuivalen tahun 2025, serta kapitalisasi menggunakan social discount rate (SDR) sebagai pendekatan nilai waktu uang. Hasil menunjukkan bahwa responden menilai pengelolaan sampah saat ini cukup memadai. Rata-rata WTP pada tahun 2022 sebesar Rpl116.768 per bulan. Setelah disesuaikan, nilai WTP ckuivalen tahun 2025 menjadi sckitar Rp121.807 berdasarkan IHK, dan sekitar Rp127.596 dengan SDR 3% (serta Rp135.174 pada skenario sensitivitas SDR 5%). Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap WTP adalah tingkat penghasilan dan jenis rumah. Berdasarkan estimasi WTP yang telah disesuaikan dan prinsip polluter pays, penelitian ini mengusulkan tarif baru sebesar Rp5.000 per bulan untuk rumah berukuran sangat kecil serta Rp20.000-Rp80.000 per bulan untuk kawasan perumahan, dengan potensi peningkatan penerimaan hingga Rp15,29 miliar. Temuan ini menegaskan bahwa penetapan tarif berbasis WTP layak diterapkan untuk memperkuat pembiayaan layanan dan tata kelola persampahan, dengan prasyarat peningkatan kualitas layanan dan transparansi pemanfaatan dana agar manfaatnya dirasakan serta dukungan publik tetap terjaga.