Stunting sebagai kegagalan tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan minimnya stimulasi psikososial tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Studi ini bertujuan menganalisis optimalisasi kolaborasi jaringan pelayanan publik dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan selama 1,5 bulan pada organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan lokus stunting, menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan media, kemudian dianalisis dengan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan lima indikator proses kolaborasi—dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil-antara—belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya sosialisasi dan koordinasi lintas sektor, ketidakselarasan peran antar-aktor, kesenjangan pendanaan pada tingkat kecamatan dan desa, belum adanya rencana aksi daerah yang mengikat, serta tata kelola data yang belum interoperabel. Meski demikian, tampak dampak sementara seperti peningkatan pengetahuan keluarga, penguatan fungsi posyandu, serta praktik rapat dan rencana tindak lanjut Tim Percepatan Penurunan Stunting. Temuan ini menegaskan urgensi penetapan regulasi kolaboratif, penandaan anggaran tematik stunting, standar operasi pertukaran data, dan scorecard proses (rapat-tindak lanjut, nota kesepahaman dan prosedur data, interoperabilitas, kehadiran posyandu, capaian Standar Pelayanan Minimal). Secara substantif, penelitian ini memperkaya literatur governance kolaboratif pada konteks daerah kepulauan dan menawarkan indikator hasil-antara sebagai jembatan evaluatif dari proses ke dampak, dengan implikasi pada desain kebijakan lintas sektor yang lebih tegas dan berbasis bukti.