Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jembrana. Sejak ditetapkannya Permendagri 70 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jembrana menghadapi beberapa kendala saat menggunakan SIPD untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi keterbatasan sumber daya, tidak adanya standar prosedur pelaksanaan di daerah serta kurangnya kapasitas SDM yang mengakibatkan tidak optimalnya keterisian data dan pelaksanaan alur proses perencanaan di SIPD. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan sumber data berupa wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan SIPD di Kabupaten Jembrana belum optimal pada beberapa dimensi yang masih menghadapi kendala yakni aspek kompetensi dan kapabilitas implementor, aspek dukungan sumber daya, aspek strategi yang diterapkan, serta aspek kepatuhan dan daya tanggap implementor dalam menerapkan SIPD. Belum optimalnya implementasi kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain kurangnya kapasitas implementor baik itu kuantitas maupun kualitasnya, tidak terpenuhinya standar jumlah SDM, daya dukung jaringan sistem, serta ketersediaan anggaran, lemahnya strategi koordinasi yang digunakan serta kurangnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan baik di Bappeda mupun di masing-masing Perangkat Daerah. Bappeda perlu berfokus pada penguatan kapasitas implementor melalui pelatihan teknis, sosialisasi, pendampingan serta menetapkan standar prosedur yang jelas untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi berupa FGD maupun sosialisasi dengan OPD, DPRD dan masyarakat dalam menjalankan tahapan proses perencanaan sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dan resistensi terhadap kebijakan SIPD kedepannya. Bappeda juga dapat melakukan inovasi berupa klinik perencanaan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam melakukan konsultasi permasalahan perencanaan dan implementasi SIPD. Kemendagri juga perlu memastikan dukungan infrastruktur jaringan untuk memastikan sistem ini tidak terkendala saat diakses dalam waktu bersamaan.