Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan mengidentifikasi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakang penelitian adalah karena masih adanya kesenjangan gender yang terlihat dari kurangnya pemenuhan kebutuhan pegawai perempuan dalam sektor publik, di mana hingga tahun 2023 hanya 33.33% perangkat daerah yang menyediakan fasilitas ruang laktasi. meskipun proporsi pegawai perempuan mencapai 97% dari total pegawai. Selain itu, rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (61,92) dan ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara laki-laki (85,18%) dan perempuan (53.60%) menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus dan teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat aspek, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri dari pejabat Bappedalitbang. DP3AP2KB, Disnakertrans, DPMD, Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Sosial, Komisi IV DPRD, Puspa Benuanta, dan Universitas Kaltara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PUG di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek implementasi kebijakan berdasarkan teori Edwards III, yaitu: (1) Komunikasi yang sudah berjalan baik melalui sosialisasi dan koordinasi antar perangkat daerah, namun masih terbatas pada lingkup birokrasi; (2) Sumber daya manusia yang memadai, namun terkendala keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis; (3) Disposisi yang menunjukkan dukungan formal, namun dengan variasi pemahaman PUG antar implementor, dan (4) Struktur birokrasi yang memiliki landasan formal melalui Pergub Nomor 13 Tahun 2019, namun perlu penguatan koordinasi antar unit. Hambatan utama dalam implementasi mencakup aspek kelembagaan, regulasi dan anggaran, pemahaman dan kapasitas, sosial budaya, serta teknis dan operasional. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan Perda PUG, penetapan alokasi anggaran, penguatan Pojja PUG, dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana