Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan dari sistem konvensional menuju electronic government (e-government) yang berorientasi pada layanan publik berbasis digital. Di Indonesia, arah kebijakan ini dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government, yang mewajibkan digitalisasi proses pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Salah satu sektor strategis yang terdampak langsung adalah pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Kekayaan Intelektual-meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan daya saing global. Peningkatan volume permohonan pendaftaran KI menyebabkan sistem manual menjadi tidak efisien, memakan waktu, serta rentan terhadap keterlambatan, rendahnya transparansi, dan risiko kehilangan dokumen fisik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengembangkan platform daring Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) sebagai basis data nasional Kekayaan Intelektual. Implementasi e-government ini bertujuan meningkatkan efisiensises, memperluas aksesibilitas layanan tanpa kehadiran fisik, meningkatkan transparansi melalui pelacakan real-time, mengurangi biaya administrasi, dan mendorong adaptasi budaya digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, serta analisis data secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government pada pelayanan Kekayaan Intelektual masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan literasi digital, kendala teknis sistem dan infrastruktur, kurangnya integrasi antar-sistem, serta minimnya sosialisasi kepada pengguna. Temuan ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara potensi ideal e- government dengan realisasi di lapangan. Implikasi kebijakan meliputi perluasan inflastruktur digital di wilayah dengan konektivitas rendah, penyusunan SOP digital untuk menjamu keseragman proses dan keamanan data, serta penguatan kolaborasi lintas kementrian/lembaga untuk integrasi data percepatan layanan Kekayaan Intelektual.