Era revolusi industri 4.0 ini menuntut lembaga/ organisasi agar dapat menguasai segala sesuatu yang berbau digital, seperti revolusi digital, informasi digital, arsip digital, dan sebagainya. Digitalisasi kearsipan dinamis merupakan bentuk optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government, untuk menciptakan good governance dalam reformasi birokrasi dengan keberlanjutan menjadi informasi terintegrasi sehingga mengatasi permasalahan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis kebijakan digitalisasi kearsipan dinamis dalam reformasi birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam analisis kebijakan digitalisasi kearsipan dinamis dalam reformasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 9 (sembilan) informan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan digitalisasi kearsipan dinamis dalam reformasi birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar didasarkan pada tahapan kebijakan dengan pendekatan empiris dengan model retrospektif. Analisis kebijakan digitais ST kearsipan dinamis dalam reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Blitar telah sejalan dengan pengoptimalisasian sistem kearsipan dalam kerangka e-government. Perlu optimalisasi pada tahapan monitoring dan evaluasi, pada partisipasi perlu ditingkatkan adalah di pihak masyarakat. Indikator reformasi birokrasi demi terwujudnya good governance perlu ada optimalisasi pada indikator partisipasi pegawai yaitu komitmen bersama dan kesiapan untuk menerima perubahan, partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kota Blitar, kemudian dalam penegakan hukum perlu adanya sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak menjalankan aturan digitalisasi kearsipan dinamis, dan pada daya tanggap pegawai yang beragam sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan bimtek secara berkala. faktor pendukung dan faktor penghambat analisis kebijakan digitalisasi kearsipan dinamis dalam reformasi birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dapat diketahui dari alur tahapan kebijakan yang mana nantinya digunakan sebagai penentu kebijakan dan arah keberlanjutan digitalisasi kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.