Di era digitalisasi pemerintahan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan fokus pada aspek implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 5 informan kunci, serta studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, laporan implementasi SPBE dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SPBE di Kabupaten Sarolangun sudah berjalan, namun masih menemui hambatan dalam hal komunikasi dan sumber daya. Belum optimalnya implementasi kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan infrastruktur TIK, keterbatasan SIM terampil, kurangnya sosialisasi layanan digital dan keterbatasan akses internet. Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menguatkan sumber daya anggaran, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan meningkatkan komunikasi dengan sosialisasi layanan digital agar implementasi SPBE di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dapat berjalan secara optimal