Tata kelola keuangan daerah merupakan salah satu urusan krusial dalam tata kelola pemerintahan. Integrasi sistem keuangan antara pusat dan daerah memiliki arti penting untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsi implementasi kebijakan integrasi aplikasi keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan peghambat implementasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan yang terlibat didalam penelitian berjumlah 15 orang. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan integrasi aplikasi keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan integrasi aplikasi khususnya pada pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan optimal. Ditinjau dari dimensi teori Van Horn dan Van Meter implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan dengan optimal. (2) Faktor yang mendukung efektifiktas implementasi kebijakan baik yang berasal dari internal dan eksternal organisasi. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan, berdasarkan hasil analisa jawaban para narasumber diantaranya: 1). Dukungan pimpinan dan regulasi; 2). Ketersediaan sumber daya; 3). Dukungan Infrastruktur: 4). Budaya Kerja Organisasi; 5). Pencampingan teknis: 6). Adanya koordinasi dan jejaring antar instansi. (3) Faktor penghambat implementasi kebijakan yang ditemukan dalam proses penelitian, adapun faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan diantaranya: 1). Keterbatasan teknis aplikasi; 2). Dukungan teknis yang berkelanjutan: 3). Dukungan Kebijakan yang belum Konsisten: 4). Keterbatasan Integrasi Sistem; 5). Kompleksitas sistem