Penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) merupakan ancaman serius terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, khususnya di perairan Barat Aceh yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 572. Wilayah ini dikenal memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, menjadikam1ya rawan terhadap aktivitas penangkapan ikan tanpa izin oleh kapal asing maupun domestik. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi utama pengawasan perikanan, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh di Kabupaten Aceh Barat, Pelabuhan Perikanan Kuala Tuha di Nagan Raya, dan Pelabuhan Perikanan Rigaih di Kabupaten Aceh J aya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengawasan illegal fishing di ketiga lokasi tersebut, menilai dampaknya terhadap sumber daya kelautan, dan merumuskan strategi pengawasan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis SWOT melalui studi literatur, wawancara dengan 40 orang responden, telaah dokumen dari instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah personel, rendahnya penggunaan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS), serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Aktivitas pengawasan seperti pemeriksaan dokumen, verifikasi Surat Laik Operasi (SLO), dan pemantauan kapal masih belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengawasan yang berbasis lokasi dan partisipatif, melibatkan masyarakat pesisir, tokoh adat laut seperti Panglima Laot, serta sinergi antara pusat dan daerah. Penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menekan praktik illegal fishing di perairan Barat Aceh, khususnya di WPP-RI 572.