Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional. Kabupaten Sorong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang PLP2B, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang PLP2B di Kabupaten Sorong, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petani, aparat kampung, penyuluh pertanian, serta pejabat dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Bappeda. Dinas Lingkungan Hidup, dan DPMPTSP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Dari enam variabel implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, ditemukan beberapa permasalahan. Pertama, standar dan tujuan kebijakan belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat maupun aparat kampung karena sosialisasi yang terbatas. Kedua, sumber daya pendukung berupa dana, tenaga teknis, sarana monitoring, darı insentif bagi petani sangat terbatas. Ketiga, komunikasi dan koordinasi anta organisasi belum efektif. sehingga penerbitan izin sering tidak sinkron dengan peta LP2B. Keempat, karakteristik agen pelaksana lemah, ditandai jumlah penyuluh yang terbatas dan minimnya pelatihan khusus PLP2B. Kelima, sikap sebagian pelaksana permisif terhadap pelanggaran karena faktor sosial dan ekonomi. Keenam, kondisi eksternal berupa tekanan ekonomi, urbanisasi, serta rendahnya dukungan politik daerah memperburuk konsistensi kebijakan.
Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi PLP2B di Kabupaten Sorong masih rendah akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu. diperlukan strategi perbaikan berupa penguatan sosialisasi, peningkatan dukungan anggaran. insentif bagi petani, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta komitmen politik yang berkelanjutan untuk menjaga fungsi lahan pertanian.