Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Mamasa dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. yang menekankan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi implementor dan struktur birokrasi. Program Perhutanan Sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan secara lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh data primer melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, KPH, penyuluh kehutanan, NGO pendamping, pemerintah desa, dan kelompok tani hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam program ini berjalan cukup baik melalui sosialisasi formal dan pendampingan langsung yang mempermudah pemahaman kelompok sasaran. Struktur birokrasi dinilai sederhana, prosedural, dan mempermudah akses kelompok untuk memperoleh izin dan pendampingan. Disposisi implementor umumnya positif. tercermin dari komitmen, konsistensi. kejujuran dan praktik yang demokratis dalam melibatkan masyarakat. Namun, sumber daya finansial menjadi kendala utama kareba pendanaan tidak optimal, tidak rutin setiap tahun, dan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kelompok yang telah memperoleh izin belum dapat mengoptimalkan usaha kehutanan mereka. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Mamasa didukung oleh komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik, namun masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya finansial yang perlu mendapat perhatian lebih agar tujuan kebijakan tercapai secara menyeluruh.