Transformasi digital administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik merupakan agenda strategis pemerintah dalam memperkuat efisiensi,
transparansi, dan kepastian hukum layanan publik. Meskipun demikian, kajian interoperabilitas dalam administrasi pertanahan di Indonesia masih didominasi oleh
pendekatan teknokratik dan normatif, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan dinamika relasional antar aktor dan kompleksitas tata kelola lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interoperabilitas sertipikat tanah elektronik dengan sistem pemerintahan lain yang terkait, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung
interoperabilitas, serta merumuskan strategi pengembangan interoperabilitas yang berkelanjutan dalam kerangka governance networks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan
mengintegrasikan European Interoperability Framework (EIF) dan teori governance networks untuk menangkap interaksi strategis, institusional, dan operasional antar aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas sertipikat tanah elektronik telah berkembang pada beberapa sektor, namun masih bersifat parsial, sektoral, dan bergantung pada inisiatif individual instansi, sehingga belum terlembagakan sebagai kewajiban tata kelola nasional. Faktor penghambat utama mencakup fragmentasi regulasi, perbedaan kapasitas infrastruktur dan teknologi, lemahnya mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta belum optimalnya peran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai enabling platform. Sementara itu, faktor pendukung meliputi
ketersediaan regulasi dasar, pendanaan yang relatif stabil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keselarasan makna data yang relatif baik pada level semantik dan teknis. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengayaan kajian interoperabilitas
e-government dengan menunjukkan bahwa kegagalan interoperabilitas tidak semata bersumber dari kendala teknis, melainkan merupakan manifestasi dari strategic,
institutional, dan substantive complexity dalam jaringan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menawarkan model strategi pengembangan interoperabilitas berbasis tiga
level kebijakan strategis, taktis, dan operasional sebagai pendekatan integratif untuk memperkuat kolaborasi lintas aktor dan keberlanjutan transformasi digital administrasi
pertanahan di Indonesia.