Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di wilayah terpencil Kabupaten Bulungan dengan menjadikan konteks geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan akses sebagai variabel utama yang kerap luput dalam studi administrasi kependudukan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada pelayanan e-KTP di Kecamatan Peso melalui wawancara dengan pejabat Disdukcapil, pegawai pelaksana, dan masyarakat, disertai observasi lapangan dan telaah dokumen. Analisis menggunakan model RATER (Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness) untuk menilai bagaimana kualitas pelayanan dibentuk oleh standar, kapasitas birokrasi, dan kondisi struktural daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Disdukcapil Kabupaten Bulungan telah memiliki standar pelayanan, sistem informasi kependudukan terintegrasi, dan aparatur yang kompeten sehingga dimensi Reliability dan Assurance dinilai cukup baik ketika layanan dapat diakses. Namun kualitas layanan belum merata karena frekuensi layanan keliling yang rendah, ketergantungan pada jaringan internet yang sering terganggu, serta keterbatasan sarana-prasarana dan ruang pelayanan, sehingga dimensi Tangibles dan keandalan di wilayah terpencil masih lemah. Empati dan dedikasi aparatur menjadi kompensasi utama; petugas mendekatkan layanan melalui jemput bola, memprioritaskan kelompok rentan, dan memberikan pendampingan prosedural sehingga dimensi Empati tampak menonjol meski tidak ditopang lingkungan fisik memadai. Pada dirnensi Responsiveness, ketanggapan petugas secara individu sudah baik, tetapi secara institusional masih terhambat keterbatasan SDM, infrastruktur digital, dan ketidakpastian jadwal, sehingga day a tanggap negara terhadap warga di daerah terpencil cenderung reaktif dan belum berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan e-KTP di Kabupaten Bulungan tidak hanya bergantung pada faktor internal organisasi dan kompetensi aparatur, tetapi juga pada keadilan spasial, kesenjangan digital, dan desain kebijakan yang belum cukup sensitif terhadap karakter geografis wilayah terpencil. Diperlukan kebijakan afinnatif dan strategi pelayanan adaptif yang menguatkan infrastruktur, memperluas layanan mobile, dan menata ulang standar pelayanan publik agar hak administrasi kependudukan warga di daerah terpencil lebih setara dengan wilayah yang mudah dijangkau.