Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan rumah dinas dan menggali faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan perumahan di Mamberamo Tengah. Data diolah dengan menggunakan teknik metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, pelaksanaan implementasi program kebijakan pelayanan perumahan bagi PNS oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemda Mamberamo Tengah. Dari aspek; 1) Isi dan konteks kebijakan; kebijakan UU No.1 /2011 dan Perbup Kabupaten Mamberamo Tengah No.7 /2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kabokma kemudian dilanjutkan dengan membuat PKP, isi PKP ; menunjukan Dinas Perkim memiliki kewenangan dalam penentuan alokasi rumah dinas dan bentuk rumah dinas dengan berpedoman pada SOP serta memiliki komitmen dalam mengalokasikan dan membangun rumah dinas yang memenuhi standart kelayakan. Sementara itu konteks kebijakan; Program rumah dinas terdiri dari a) Staff, Barak type 36. b) pejabat eselon 3 & 4, Barak type 42. c) pejabat eselon 2, rumah tunggal type 45. Manfaat kebijakan dapat menghemat biaya rumah, meningkatkan motivasi PSN dalam bekerja, kedisiplinan, keselamatan dan keamanan PNS, meski demikian Dinas Perkim tidak terlibat dalam proses pengadaan rumah dinas karena hal tersebut adalah wewenang kepala daerah dan DPR Mamberamo Tengah. 2). Faktor yang yang memengaruhi komunikasi, SDM dan struktur birokrasi.