Program Pencetakan Sawah Baru berdasar pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yang telah menetapkan
pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air
yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya
adalah melaksanakan perluasan sawah. Namun pada implementasinya dilapangan
masih terdapat kendala sehingga basil yang diharapkan masih belum optimal yang
disebabkan oleh 1) Aspek jumlah dan mutu SDM yang bel urn memadai; 2) Aspek
komunikasi yang belum optimal sehingga sosialisasi program kurang dipahami
secara baik oleh pelaku kebijakan program; 3) Kelembagaan yang dimiliki belum
mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan; 4) Disposisi, menyebabkan
program yang ada belum memberikan dampak yang cukup positif pada
masyarakat penerima Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten
Kotawaringin Barat. Dari kondisi inilah yang menjadi fokus penelitian untuk
melihat proses implementasi dari isi kebijakan program dari beberapa segi
Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi dan Struktur Birokrasi.
Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan deskriptif kualitatif dengan
tujuan memberikan suatu gambaran bagaimana pelaksanaan program dilapangan
kemudian dianalisis menggunakan Teori Edwards III.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Aspek Komunikasi (Transmisi,
Kejelasan, Konsistensi dan Koordinasi) sangat mendukung pada pelaksanaan
Program Pencetakan Sawah Baru ini, 2) Aspek Sumber Daya (SDM, Informasi,
Wewenang dan Fasilitas), sebagian mendukung seperti : fasilitas lahan bukaan
baru yang baik, dukungan sarana produksi berupa benih padi dan herbisida yang
mencukupi, serta wewenang dan informasi yang ada cukup baik, sedangkan
beberapa aspek yang kurang mendukung diantaranya: SDM, fasilitas jaringan tata
air persawahan, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pendukung, 3) Aspek
Sikap (Sikap lmplementator, Dukungan Pimpinan, Insentif bagi pelaksana dan
Transparansi), relatif cukup mendukung dalam Program ini, dan 4) Aspek
Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi) masih belum mendukung dalam
pelaksanaan Program Pencetakan Sawah Baru ini.