Selama 32 tahun, di bawah kendali rezim Orde Baru, Indonesia mengagungkan Trilogi Pembangunan
sebagai kitab suci pembangunan nasional. Orde Baru dan triloginya runtuh karena krisis moneter
yang memicu reformasi politik 1998. Dalam rentang waktu singkat, gelombang reformasi politik
membuat wajah republik ini berubah, termasuk soal hubungan politik pusat dan daerah yang populer
dengan istilah desentralisasi/otonomi daerah. Bagi Sumatera Selatan, desentralisasi menyebabkan
jumlah kabupaten/kota di wilayahnya mencapai 16 (enam belas). Sementara itu, isu MDGs di
Sumatera Selatan – khususnya pendidikan – menjadi salah satu kata kunci propaganda politik banyak
kandidat kepala daerah. Ketika MDGs berjasa mengantarkan kemenangan pasangan kepala daerah
tertentu, sudahkah ia dihargai dengan layak! Tulisan ini akan menganalisis implikasi desentralisasi
terhadap target pencapaian MDGs pada 2015. Fokusnya adalah bagaimana menjelaskan relasi
dinamis MDGs dengan dinamika ekonomi-politik lokal.
Kata kunci: MDGs, decentralization, South Sumatera