Menurut PERC, tingkat korupsi di Indonesia dari tahun 2002-2010 tetap
yang paling buruk diantara negara-negara lain. Sedangkan menurut Transparency
International (TI), tingkat korupsi di Indonesia sudah mengalami perbaikan. Hasil
survai tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat Pemerintah Indonesia telah
melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kajian ini dimaksudkan untuk
mengetahui hasil survai PERC dalam kaitannya dengan gambaran permasalahan
korupsi di Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan
korupsi yang salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana SPIP dapat mencegah
korupsi di Indonesia.
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh
dari wawancara, telaahan pustaka, dan dokumen skunder.Kajian dilakukan
melalui analisis trend, perbandingan data kuantitatif, dan gap analysis, untuk
menjelaskan perbedaan antara upaya yang telah dilakukan dengan IPK yang
diperoleh serta fakta yang ada.
Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan hasil survai PERC dan TI
disebabkan perbedaan responden dan objek survai. Responden PERC adalah para
ekspatriat dengan objek survai political corruption. Sedangkan responden TI lebih
beragam dengan objek survai lebih variatif. Banyak upaya yang telah dilakukan
Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi meliputi penyempurnaan
perundang-undangan, kelembagaan, serta upaya lainnya. PPtentang SPIP
merupakan suatu rangkaian dari sistem peraturan perundang-undangan yang
diterbitkan dalam upaya mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan
keuangan negara. PP tersebut telah memuat ukuran-ukuran pencegahan korupsi
(preventive measures) secara sistematis dalam suatu sistem dengan konsep yang
jelas sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.