Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa problematika/permasalahan
yang akan timbul kedepannya pasca putusan Judicial Review terhadap ketentuan dalam KUHAP
khususnya upaya hukum luar biasa pada peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia baik ditinjau dari dasar hukum maupun asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan metode normatif. Hasil artikel ini menunjukan
bahwa peninjauan kembali yang dapat diajukan secara berkali-kali dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum, bertentangan dengan ketentuan yuridis baik secara vertikal maupun
horizontal, bertentangan dengan asas-asas yang berlaku pada sistem beradilan pidana seperti asas
nebis in idem dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dapat menyebabkan
penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI. Solusinya yakni Mahkamah Agung RI sebagai
lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri dapat menertibkan pengajuan peninjauan kembali
pasca putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tersebut, secara sementara melalui
penemuan hukum dengan yurisprudensi konstannya dan peraturan MA untuk mengisi
kekosongan hukum. Selain itu DPR selaku lembaga tinggi negara yang berwenang membuat
undang-undang juga dapat membentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang
Mahkamah Agung RI dan atau undang-undang peradilan pada umumnya dengan merumuskan
ketentuan baru mengenai peninjauan kembali.