Semakin maju suatu negara/daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan
informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut urgensi penyediaan data menjadi sejalan
dengan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. Di samping itu untuk
keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang
efektif. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk
mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan
bertanggung jawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang
terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu
daerah. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan
sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.
Teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan informasi publik pada batas tertentu
menjadi salah satu kekuatan pemaksa perubahan paradigma dan cara pelayanan publik yang
disediakan pemerintah/lembaga publik. Namun teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa
sepenuhnya menggantikan pelayanan dan proses pengambilan keputusan yang biasanya
dilakukan oleh birokrat pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi hanya
merupakan sarana bantu dalam pembuatan keputusan dan penyajian informasi kepada publik
tentang berbagai aspek layanan.