Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Tata Hubungan keija antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan, mengidentifikasi,mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Tata Hubungan ketja antar kelembagaan teknis, penelitian
dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan kelja antar
kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif,dengan metode
analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis eksplanatif kualitatif, melalui tehnik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan
mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai. Subjek penelitian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam program
P2BN. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016.
Hasil analisis menunjukkan bahwa lmplementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di
Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh tim pelaksana di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. Tim yang ada tidak efektif utamanya dalam hal koordinasi dan tidak efisien karena gemuknya struktur organisasi jika dibandingkan dengan
peraturan menteri pertanian no.45/Permentan/ OT.140/8/tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasinya adalah Menyesuaikan standar pelaksanaan yang
dipedomani di kabupaten (tim pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan berdasarkan permentan no.45/Permentan/OT.l40/8/tahun 201,
Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua atau lead agency yang menguasai teknis untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
dan Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap lembaga yang terlibat dalam tata hubungan keija antar kelembagaan terutama aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.