Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di
daerah dimana dalam pembiayaan pembangunan di daerah memerlukan dana yang cukup
besar terutama pembangunan infrastruktur yang ada didaerah. Penerimaan sumbangan
dari pihak ketiga merupakan salah satu pendapatan daerah yang termasuk lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah, dimana sangat berguna untuk kepentingan pembangunan
Daerah dan merupakan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau
yang disamakan dengan uang maupun yang serupa barang baik bergerak atau tidak
bergerak Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor
33 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah
Kabupaten Nunukan, khususnya dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dalam penelitian
ini, sumber informasi dan pemilihan informan yang menjadi obyek penelitian adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan, Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit yang berusaha di Kabupaten Nunukan dan Perwakilan masyarakat yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nmmkan (DPRD). Dalam penelitian ini
instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan tape recorder untuk
mendapatkan infonnasi. Analisa data menggunakan triangulasi data. Bahwa target
penerimaan sumbangan pihak ketiga selama 3 (tahun) terakhir tercapai bahkan melebihi
target yang diberikan yaitu pada tahun 2014 (117,93%) dan 2015 (117,24%).Namun
dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima dari tahun 2013 sampai dengan 2015
mengalami penunman dan jumlah perusahaan Kelapa Sawit yang memberikan
sumbangan dibandingkan dengan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang
bernperasi dikabupaten Nmmkan sangat sedikit yang memberikan sumbangan pihak
ketiga kepada Daerah. Hasil penelitian ini diajukan sebagai bahan informasi dan masukan
bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam pengambilan keputusan, terutama yang
menyangkut Penerirnaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Sektor Perkebunan
Kelapa Sawit di masa yang akan datang.