Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, Dan SDIDTK Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul

Lestari, Asar Janjang (2017) Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, Dan SDIDTK Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Text 43251.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau implementasi. Fenomena masih lemahnya implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang diperoleh dari basil survei pendahuluan, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dijadikan kajian penelitian lebih mendalam. Berdasarkan survei pendahuluan, yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh gambaran umum bahwa belum pemah dilakukan pengkajian dan analisis pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul belum optimal dilaksanakan. Pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik, tetapi berbagai masalah masih ditemui, baik yang menyangkut lemahnya regulasi peraturan daerah, rendahnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor terkait, maupun permasalahan yang dialami dengan kurang optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kuantitas SDM yang kurang memadai

Actions (login required)

View Item