Penelitian ini bertujuan untuk rnengevaluasi aplikasi SIMAK BMN terhadap validitas data dalam penatausahaan Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agarna Kabupaten Bangka. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang salah satu tujuan utamanya adalah terciptanya Good Governance yang berarti terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Pemerintahan yang baik dapat diperoleh dengan pelaksanaan anggaran yang transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai pengelola anggaran
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sumber utama dari pertanggungjawaban anggaran tersebut adalah Laporan Keuangan. Setiap Kementerian/Lembaga yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, berhak mempertanggungjawabkan anggarannya secara transparan dan akun tabel yang tersaji dalam bentuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pejabat yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka dan operator aplikasi lingkup Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Berdasarkan basil analisis di lapangan, dengan berdasar pada teori
Administrasi Publik, Teori e-Government dan Teori Kesuksesan Informasi Deleon dan McLean ditemukan bahwa data yang dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ditemukan perbedaan data antara data yang disajikan dalam Iaporan keuangan satuan kerja dan data yang ditemukan di lapangan. Aset tetap yang tercatat dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja jauh berbeda dengan kondisi riil di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kualitas sistem yang di miliki oleh aplikasi, faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Kerja, faktor Aplikasi yang sulit untuk difahami. Dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada Pimpinan Satker agar melakukan pengawasan rutin terhadap penata usahaan aset, menempatkan SDM
yang memang berkompeten dan ditugaskan khusus untuk mengelola aset/bukan pekerjaan tambahan/multitasking dan perbaikan pada kualitas sistem aplikasi agar
lebih mudah dimengerti mengingat aplikasi ini digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang penganggarannya berasal dari APBN.