Pelaporan obat substandar dan ilegal tern1asuk palsu oleh tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem pengawasan pasca edar untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat. Aplikasi BPOM Mobile dikembangkan sebagai sarana pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam menyampaikan laporan secara cepat dan akurat. Namun, tingkat pemanfaatannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh pemahaman tenaga kesehatan serta persepsi kemudahan penggunaan aplikasi dan motivasi terhadap perilaku pelaporan melalui BPOM Mobile. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang terdaftar dalam aplikasi BPOM Mobile. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial least Square (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antara variabel pemahaman, persepsi kemudahan penggunaan, motivasi pelaporan, terhadap perilaku pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tenaga kesehatan dan persepsi kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan perilaku pelaporan. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku melalui
motivasi sebagai variabel mediasi. Sebaliknya, motivasi pelaporan tidak terbukti memediasi hubungan antara pemahaman dengan perilaku pelaporan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara niat dan perilaku (intention-behavior gap). Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya output pelaporan tidak hanya
disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga adanya hambatan eksternal di luar model penelitian. Oleh karena itu, dilakukan pendalaman melalui integrasi evaluasi berbasis CTPP (Context, Input, Process, Product) yang menunjukkan bahwa peningkatan pelaporan memerlukan intervensi sistemik. Intervensi tersebut meliputi penguatan
kebijakan oleh Badan POM, pemberian pengakuan profesional, integrasi dengan pengembangan profesi (SKP), penghargaan institusional, umpan batik laporan, serta pengembangan fitur aplikasi seperti gamiftkasi maupun mekanisme punishment. Dengan demikian, peningkatan perilaku pelaporan memerlukan pendekatan komprehensif melalui pengurangan hambatan dan penguatan sistem secara berkelanjutan.