Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan manajemen risiko di Pengadilan Tinggi Riau menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III yang mencakup empat dimensi kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Manajemen risiko di lingkungan peradilan diatur melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen Laporan Manajemen Risiko 2023-2025, dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi menghadapi tantangan signifikan pada keempat dimensi. Dimensi komunikasi: gap koordinasi vertikal menyebabkan keterlambatan penanganan risiko kritis. Dimensi sumber daya: keterbatasan kompetensi SDM dalam IT, infrastruktur belum terintegrasi sempurna (SIPP, E-Court, SIKEP), dan ketiadaan anggaran khusus. Dimensi disposisi: resistensi di tingkat pelaksana teknis meskipun ada komitmen puncak. Struktur birokrasi hierarkis menyulitkan respons cepat. Evaluasi keefektifan menunjukkan identifikasi risiko masih reaktif, analisis risiko menggunakan metode sederhana tanpa tools kuantitatif, respons risiko tertunda karena approval multilayer, dan monitoring evaluasi belum terstruktur. Pengaruh terhadap kinerja menunjukkan hasil mixed: meningkatkan awareness dan dokumentasi sistematis, namun dampak terhadap Key Performance Indicators belum signifikan. Penelitian menemukan paradoks digitalisasi dimana sistem IT justru menimbulkan risiko baru. Rekomendasi jangka pendek: formalisasi feedback loop, checklist risiko kritis, knowledge sharing sessions, dan pilot Service Level Agreement. Jangka panjang: integrated risk management system berbasis IT, redesign job descriptions, line item anggaran khusus, dan capacity building program. Mahkamah Agung perlu memformalisasi Service Level Agreement dengan enforcement mechanism jelas, alokasi dedicated budget, early warning_ system nasional, dan policy adjustment untuk kewenangan enforcement lebih kuat.