Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelaah berbagai
penyebab mengapa petani menggadaikan sawahnya; (2) Menelaah
seluk beluk praktek sistem gadai sawah; (3) Menganalisis
dampak praktek sistem gadai sawah terhadap perubahan jenis
pekerjaan, tingkat pendapatan penggadai, penebusan kembali
sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari responden penggadai, responden pemegang gadai dan informan (tokoh-tokoh masyarakat atau aparat yang terkait). Data tentang penggadai, pemegang gadai, dan informan, pertama-tama bersumber dari Kantor Kepala Desa/aparat desa. Pengambilan data primer dari responden atau informan dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas sesuai dengan topik-topik penelitian. Pertanyaan dikembangkan kembali pada bagian-bagian yang menarik dan penting dari responden atau informan yang bersangkutan,sehingga diperoleh data atau informasi yang bersifat desikriptir (data kualitatif). Sedangkan data sekunder diambil dari Kantor Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Statistik Kabupaten, Kantor Bank, Kantor Koperasi, Kantor Perum Pegadaian,dan sebagainya untuk mendukung analisis kualitatif.
Jumlah responden adalah 35 penggadai, dan 6 pemegang
gadai. Penulis menganggap data atau informasi yang diperoleh
dari responden penggadai, responden pemegang gadai dan
informan tersebut sudah cukup, sehingga tidak menambah
responden dan informan kembali. Di desa ini jumlah transaksi
gadai sawah setiap tahun rata-rata sekitar 12 transaksi. Hal
itu berarti jumlah transaksi gadai selama sepuluh tahun
terakhir diperkirakan sekitar 120 transaksi.
Dari studi ini terungkap bahwa petani menggadaikan
sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya yang berpredikat sebagai petani pemilik. Terungkap pula bahwa dalam praktek sistem gadai sawahnya terdapat pembatasan masa gadai 2 tahun, dan sesudah itu dapat diperpanjang kembali. Pada hakekatnya perjanjian gadai dengan pembatasan masa gadai 2 tahun tersebut hanyalah suatu cara untuk menghindari ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU No. 56 Prp. Tahun 1960 pasal 7).
Studi ini menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang
dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain dengan
sistem lan}a menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan
pokok penggadai yang bersangkutan dari petani ke non petani,
yaitu rata-rata sekitar 35% pada petani kecil, dan sekitar
22% pada petani sedang. Pekerjaan non petani tersebut, yaitu
sebagai tukang ojeg sepeda motor, tukang bangunan, pedagang,
pegawai, buruh tani.
Selain itu, penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh
pemegang gadai, atau oleh orang lain/penggadai dengan sistem
Ianja menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan
penggadai, yaitu rata-rata turun sekitar 30% pada petani
kecil, sekitar 26% pada petani sedang, dan sekitar 18% pada
petani luas.
Studi ini mengungkapkan pula bahwa kemampuan penebusan
k~mbali sawah gadai ada hubungannya dengan besarnya proporsi
sawah yang digadaikan. Penggarapan sawah gadai tetap dilakukan penggadai dengan sistem lanja, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya,dibandingkan dengan mereka yang proporsi sawah
gadainya lebih dari 50%. Semakin besar proporsi sawah yang
digadaikan, semakin kecil kemampuan penggadai untuk menebus
kembali sawahnya.
Terungkap pula bahwa dalam praktek sistem gadai sawah di
desa ini terdapat dua macam konflik sengketa gadai, yaitu
pertama, konflik dalam hal penebusan kembali sawah gadai.
Penggadai menuntut dikembalikannya sawah gadai berhubung
masa gadainya sudah lebih dari 7 tahun, tanpa kewajiban
membayar uang tebusan sebagaimana ketentuan UU No.56
Prp.Tahun 1960 pasal 7. Sebaliknya pemegang gadai meminta
kembali uang tebusan sepenuhnya. Akhirnya, konflik tersebut
dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan kesepakatan
penggadai memberikan imbalan (reHard), kepada pemegang
gadai, sebaliknya pemegang gadai mengembalikan sawah gadai
itu kepada penggadai. Sedangkan konflik kedua, terjadi pada
saat dimulainya penggarapan sawah gadai. Pada prakteknya
terkadang lahan garapan sawah gadai itu tidak ada atau masih
dalam penguasaan pihak lain. Penyelesaian konflik ini biasanya pihak penggadai memberikan ''uang" lanja kepada pemegang gadai.
Dalam praktek sistem gadai sawah, pada kenyataannya
member atkan pihak penggadai, jadi bukan pertukaran atau
transaksi sosial antar individu mengenai biaya (cost) dan
imbalan (reHard) yang seimbang sebagaimana teori pertukaran
Homans, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap pekerjaan pokok (mobilitas sosial) penggadai, penurunan pendapatan penggadai, munculnya konflik sengketa gadai antara penggadai dan pemegang gadai, dan kesulitan penebusan kembali sawah gadai. Bahkan dari 33 penggadai (tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun), sekitar 36% pada akhirnya melepas atau menjual sawahnya. Hal ini berarti terjadi penyempitan luas sawah milik pada pihak petani penggadai, sebaliknya terjadi akumulasi kepemilikan sawah di pihak lain.